JAKARTA, TRIBUN – Adanya Pemilu Legislatif yang akan digelar awal bulan April mendatang membuat Badan Liga Indonesia (BLI) harus melakukan urun rembug dengan para pemilik peserta kompetisi Liga Indonesia. Hal itu dilakukan BLI lantaran adanya larangan pertandingan sepak bola dalam lanjutan kompetisi Liga Indonesia yang digelar bertepatan dengan jadwal kampanye Legislatif.
Karena itulah, BLI merasa perlu untuk mengumpulkan manajemen klub peserta kompetisi Liga Indonesia agar bisa ditentukan jalan keluar yang efektif tanpa harus menghentikan sementara kompetisi. Jika kompetisi dihentikan sementara, maka biaya yang harus dikeluarkan pengelola klub makin besar.
Manajer Persitara Harry Ruswanto mengungkapkan Polda Metro Jaya menunggu sikap Mabes Polri terkait ijin pertandingan. “Kami sudah mendatangi Polda dan bertemu Kapolda. Tapi, mereka masih menunggu konfirmasi dari Mabes. Posisi kami saat ini menunggu. Kondisi yang ada sudah kami sampaikan kepada BLI. Sekarang biar mereka yang menindaklanjuti kondisi yang ada,” ungkap Harry dihubungi melalui telepon selulernya, kemarin.
Yang pasti diakuinya, jika menunda penyelesaian kompetisi jelas tidak efektif dan menyedot anggaran. “Jika opsi itu dilakukan kompetisi bisa mundur sampai November, ini tidak efektif. Sebentar lagi puasa lalu libur lebaran. Banyak waktu terbuang, meski bermain malam masih mungkin,” urainya.
Laskar Si Pitung, julukan Persitara, mengaku ketersediaan pendanaan hanya sampai Juni. Mereka juga kesulitan menggali dana sponsor mendekati akhir kompetisi. “Dana kami sebenarnya hanya cukup untuk satu bulan lagi. Tapi, kami berusaha bertahan sampai Juni. Sangat berat kalau waktu kompetisi ditambah. Kami saat ini kesulitan mencari sponsor. Mereka tidak mau masuk. Rata-rata mereka siap untuk kompetisi 2009/2010. Kami hanya menunggu sikap akhir BLI,” paparnya.
Masalah yang sama pun dihadapi Persita Tangerang. Klub berjuluk Pendekar Cisadane tersebut melalui Manajer Persita Andi Mulyadi secara tegas mengatakan belum mengantongi ijin pertandingan dari Polda Jawa Barat.
“Polda belum mengeluarkan ijin pertandingan karena ada kampanye pemilu. Situasi ini, sudah dilaporkan kepada BLI. Intinya Persita belum dapat ijin. Kalau solusi jadwal mundur atau lainnya, mungkin tidak,” katanya dihubungi terpisah.
Kubu PSMS Medan pun mengeluarkan pernyataan senada. Pengelola menajemen PSMS Medan Sihar Sitorus mengakui macetnya ijin pertandingan bisa membuat runyam jadwal partai internasional ayam kinantan.
Saat ini, M. Affan Lubis dkk masuk dalam grup F turnamen AFC cup bersama klub Johor FC (Malaysia), South Cina FC (Hongkong) dan VBSports Club (Maladewa). Stadion Jalak Harupat, di Soreang, dipilih sebagai homebase tim asal Sumatera Utara ini.
Padahal, stadion ini masuk dalam kategori menunggu ijin dari pihak Poltabes Bandung. “Alasan apa yang harus kami katakan kepada pihak AFC kalau penyelenggaraan laga internasional mesti ditunda hanya karena proses election government. Soal Pemilu, memang hal yang wajar dan PSMS bisa menerima. Lantas apa urusannya dengan klub. Andai jadwal kompetisi mundur, maka argumen PSMS yang jadi harga mati cuma satu, yakni kompensasi yang konkret dari PSSI. Titik,” tandasnya.
Sikap hati-hati tetap ditunjukan Mabes Polri. Menurut Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Pol Abubakar Nataprawira yang sempat diberitakan mengatakan bahwa keluar atau tidaknya ijin pertandingan diputuskan menurut sikap Polda.
“Mabes tergantung sikap Kapolda. Kalau mereka memberikan ijin, maka Kapolri juga demikian. Tapi, masalahnya belum ada rekomendasi apa-apa dari Polda. Untuk pertandingan sebelum Senin (16/3) bisa saja digelar. Kampanye dimulai hari itu sampai Minggu (5/4),” jelasnya.
Sikap tarik ulur masih terjadi dalam internal aparat Kepolisian. Sebab, status Polda dan Mabes sama-sama menunggu. Sementara itu, Direktur Kompetisi BLI Djoko Driyono mengaku belum berani memutuskan apa-apa. (Persda Network/oro)
